IWOSUMBAR.COM, PADANG – Persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan dalam acara bertema “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, Masyarakat Sipil dan Kegemilangan Sumatera Barat,” di Aula Kantor Gubernur Sabtu (27/8/2022).
Pertemuan dihadiri sebanyak lebih kurang sebanyak 80 peserta yang terdiri dari LSM, Ormas, OKP – Mahasiswa, Komunitas dan Kelompok masyarakat lainya.
Pertemuan merupakan puncak keprihatinan atas situasi dan kondisi Pelaksanaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang menjalankan operasionalnya di lingkungan daerah.
Ketua Umum Leon Agusta Indonesia mengatakan,
Pertemuan dilaksanakan dalam semangat Persaudaraan dengan etika budaya, Saling menghormati. Saling percaya, bersama bekerja untuk kepentingan bersama.
“Logikanya pada perusahaan BUMN tidak dapat mengambil keputusan, sehingga masyarakat daerah tidak dapat menikmati hasil dari perusahaan, “.
Dikatakan, Pertemuan tersebut mengorientasikan keberadaannya pada upaya menkonkritkan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan operasionalnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk kemajuan rakyat dan kegemilangan Sumbar sebagai rumah bersama untuk kehidupan bersama dalam arti seluas-luasnya.
Sementara Asraferi Sabri salah satu penggagas pertemuan menambahkan, untuk membangun bangsa yang besar ini diperlukan lebih banyak aktivitas oleh masyarakat sipil di daerah-daerah sebagai benteng-benteng pembangunan Indonesia.
“Karena itu harus ada kemauan dan kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam penyelenggaraan pembangunan. Sekaitan ini perlu digarisbawahi bahwa, pemerintah (badan publik) dan badan usaha publik adalah sumber informasi, energi, dan finansial, ” ujarnya.
Dirasa kurangnya keterbukaan dari BUMN yang ada di daerah, pada pertemuan Persaudaraan Masyarakat Sipil ini akan menyampaikan 5 tuntutan kepada Mentri BUMN terkait pelaksanaan Anggaran anggung jawab sosial dan lingkungan BUMN yang menjalankan operasionalnya di Sumbar.
Berikut 5 Tuntutan Persaudaraan Masyarakat Sipil Provinsi Sumatera Barat Kepada Mentri BUMN Republik Indonesia.
1. Memerintahkan BUMN yang menjalankan operasionalnya di Sumbar untuk membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial terdiri dari, Unsur Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Akademisi dan unsur Masyarakat.
2. Memerintahkan BUMN daerah untuk menyerahkan laporkan keuangan selambat lambatnya tanggal 31 Maret tahun berjalan kepada publik Sumbar. Melalui Pemerintah Daerah dan Forum Tanggung jawab sosial dan Lingkungan BUMN Provinsi Sumbar.
3. Memerintahkan BUMN, untuk menyerahkan data tentang realisasi pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun sebelumnya selambat lambatnya tanggal 31 Januari kepada publik Provinsi Sumatera Barat. Melalui Pemerintah daerah dan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN Sumbar.
4. Memerintahkan BUMN untuk menyerahkan keputusan /ketetapan tentang besar nilai pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun berjalan, selambat lambatnya tanggal 31 januari melalui pemerintah daerah dan Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN Sumbar.
5. Memberikan kewenangan kepada BUMN yang menjalankan operasionalnya di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk memutuskan /menetapkan memberikan dukungan dan bantuan, serta pembinaan dan pendanaan program dan kegiatan yang dilakukan masyarakat Sumbar, sesuai dengan kondisi yang relevan di wilayah Sumbar, terkait pelaksanaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Dalam waktu dekat perwakilan kami akan ke jakarta menemui menteri BUMN untuk memberikan tuntutan, Konsensus kesepakatan dalam pertemuan ini, ” ujarnya Asraferi Sabri. (**)
