Iwosumbar.com, Padang – Sebanyak 105 anggota Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dikukuhkan. Sabtu (23/7/2022).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional IKAPTK Nomor : 008/DPN-IKAPTK/SK/VII/2022 Tentang Penetapan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tingkat Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sumbar Periode 2022 – 2027.
Bertempat di di Aula Kampus IPDN Baso, Kabupaten Agam, Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan tantangan para alumnus IPDN antaralain harus menjawab tantangan-tantangan permasalahan pembangunan ekonomi nasional.
“Untuk menjawab hal itu, butuh SDM yang tangguh, profesional dan berkualitas, oleh sebab itu menurut saya alumni IPDN lah yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi negara saat ini,” sebut gubernur.
Dikatakan, inovasi dan kreatifitas dari para alumni diharapkan untuk membangun percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang secara keseluruhan.
“Kalau pemerintah ini gagal yang bertanggung jawab adalah lulusan STPDN. Karena kalian yang sudah dipersiapkan bertahun tahun untuk menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Sumatera Barat secara profesional,” tegas gubernur.
Sementara, Ketua Umum DPN IKAPTK, Akmal Malik, yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, berharap dengan dikukuhkannya dewan pengurus IKAPTK ini, qdapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah.
“Jadi seorang birokrat adalah hal yang biasa, Anda bisa jadi penggerak ekonomi daerah itu baru yang luar biasa. Karena itu, IKAPTK Sumbar harus mampu mendukung kegiatan ekonomi daerah, seperti bekerjasama dengan Dekarnasda,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua IKAPTK Sumbar, Martias Wanto, pengalaman selama menjalani pendidikan, para Pamong Praja ditempa dengan kedisiplinan, integritas, dedikasi tinggi dan kebangsaan yang luar biasa.
“Tidak kalah pentingnya yang dipelajari di lembaga pendidikan Kepamongprajaan adalah loyalitas. Loyalitas ini musuhnya pengkhianatan,” ujarnya .
Selain itu ia juga meminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota se Sumatera Barat, dalam menjalankan tugas dan amanah untuk mewujudkan tujuan organisasi serta profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan (mc)
