Iwosumbar.com, Padang – Data yang akurat adalah hal sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan menjalankan roda pemerintahan baik pusat maupun di daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama stakeholder akan melanjutkan Sensus Penduduk 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022, dan pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023.
Hal itu terungkap dalam gelaran audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah yang turut dihadiri, Kepala Dinas Kominfotik Jasman, Kadis Dukcapil, Besri Rahmad, Kepala Bidang Statistik, Oni Fajar Syahdi, dan perwakilan dari Dinas Pertanian di Istana Gubernuran pada Kamis (12/05/2022).
“Mari kita dukung proses pendataan Sensus penduduk di bulan Mei ini. Bagi perangkat daerah seperti Camat, Lurah, dan Ketua RT, kami harapkan dapat mendukung penuh dan membantu setiap proses Sensus Penduduk 2020 lanjutan ini,” demikian disampaikan Gubernur Mahyeldi.
Gubernur pun berharap penduduk dapat menerima kedatangan petugas dengan baik dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya.
Selain itu Gubernur juga mendukung pelaksanaan SBH tahun 2022 yang akan dilaksanakan di empat kabupaten/kota yaitu di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. Mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022.
Selanjutnya mengenai pelaksanaan sensus pertanian yang akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023 mendatang, Gubernur berpesan kepada masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sensus tersebut, gunanya mendata semua jenis usaha pertanian se Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Sementara itu Kepala Badan Statistik Nasional (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Herum Fajarwati, dalam laporannya menyampaikan ada sekitar 108.900 kepala rumah tangga yang akan di sensus sudah dipersiapkan oleh petugas setempat.
Ia berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat serta seluruh elemen terkait untuk mensukseskan kegiatan ini sehingga data yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dengan optimal.
“Siapapun yg menjadi responden baik itu rumah tangga maupun usaha pertanian yang dikelola oleh pihak swasta itu bisa memberikan data yang dibutuhkan oleh BPS dengan akurat dan apa adanya,” pungkasnya.
Fajarwati mengatakan, data merupakan jenis kekayaan baru bangsa, yang Iebih berharga dari minyak.
“Untuk itu, kedaulatan data harus diwujudkan, dimana hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi, dan regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi, “ujarnya.
