IWOSUMBAR.COM, PADANG –
Pemerintah Sumatera Barat meyakini, kedepan pelabuhan Teluk Bayur akan memberikan kontribusi signifikan dalam ekspor import di nasional serta dapat mengerakan ekonomi Sumbar.
Hal itu mengungkap dalam gelaran Rapat Koordinasi Pemanfaatan Kawasan Teluk Bayur bersama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur di Istana Gubernuran, Kamis (3/6/2021).
Gubernur Mahyeldi mengatakan, semua itu bisa diwujudkan dengan sinergi antar semua lembaga baik pemerintah, baik BUMN dan BUMD bahkan pihak swasta.
Selain pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur yang jelas infrastruknya juga harus dibangun untuk mewujudkan peningkatan pelayanan selaku penyedia jasa pelayaran.
“Terutama jalan menuju Teluk Bayur, karena jalan yang ada masih belum dibedakan antara jalan bagi yang dikhususkan bagi kendaraan angkutan barang yang muatan berat dengan kendaraan umum, sehingga mobilitas barang belum berjalan dengan baik,” sebut Mahyeldi
Sementara, sejauh ini konektivitas jalan untuk akses pelabuhan Teluk Bayur ke provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi sudah memadai.
Dikatakan Mahyeldi, Posisi Teluk Bayur yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia potensial dikembangkan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di India, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika.
“Teluk Bayur merupakan gerbang perekonomian Indonesia wilayah Barat untuk tujuan ekspor ke India, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika,” jelasnya.
Diketahui, Komoditi ekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur didominasi oleh komoditi minyak kelapa sawit dengan volume ekspor 1,809,061 Ton (42%) dan Semen dengan volume ekspor sebesar 1,579,714 Ton (37%).
Negara tujuan ekspor tertinggi
pada semua komodit adalah Negara India dengan presentase ekspor sebesar 22.5%, kemudian dilanjutkan negara Amerika Serikat dengan presentase ekspor 16.9% Negara Tujuan Ekspor Sumatera Barat lebih banyak negara Asia, sedangkan benua lain seperti Afrika dan Timur Tengah sebagai negara potensi belum maksimal dilakukan.
Apalagi program ini sejalan dengan pemerintah pusat untuk pengembangan sektor kepelabuhan (Tol Laut), termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). (adpim)
