Iwosumbar.com, Padang – Polemik di tubuh Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatra Barat, kian memanas usai batalnya penyelenggaraan Musprov pada Sabtu 26 Maret 2022.
Puluhan klub motor pun, kini menganggap legitimasi Defli Nasli selaku ketua IMI Sumatra Barat, berakhir terhitung 27 Maret 2022 pukul 00.00 WIB. Untuk itu klub pun melayangkan surat ke PP IMI, hari ini Rabu 29-03-2022
Musprov IMI Sumatra Barat dengan agenda utama laporan pertanggunjawaban dan juga pemilihan ketua baru, seharusnya diselenggarakan pada Sabtu kemarin, sesuai dengan rekomendasi persetujuan dari pengurus IMI Pusat. Namun, Musprov itu batal diselenggarakan.
Pemilik Klub beloz Desyontori beranggapan, dengan tidak dilaksanakannya musprov IMI sumbar, jelas merupakan pelanggaran berat. Musprov tersebut, merupakan amanah dari AD/ART IMI.
Menurut Desyontori, IMI Sumatra Barat sendiri sebelumnya sudah melayangkan surat permohonan rekomendasi persetujuan jadwal dan klub peserta Musprov IMI Sumbar 2022 dengan nomor surat: 018/IMI-SBR/A/III/2022 tertanggal 1 maret 2022.
Surat permohonan itu kata Desyontori, kemudian disetujui oleh IMI Pusat dengan jadwal penyelenggaraan Musprov pada Sabtu 26 Maret 2022. Namun, ternyata sama sekali tidak diselenggarakan.
“Alasan rencana penundaan pelaksanaan Musprov oleh Pengprov IMI Sumbar tersebut, jelas terbukti cacat hukum,” kata Desyontori, Minggu 27 Maret 2022.
Usut punya usut, pembatalan Musprov itu kata dede, terbukti hanya disebabkan oleh adanya perbedaan hasil verifikasi klub yang dilakukan oleh Pengprov IMI Sumbar dengan PP IMI. Dimana, Pengprov mereferensikan ada 42 klub yang berhak mengikuti Musprov tahun 2022. Sedangkan, PP IMI memutuskan ada 61 klub yang sah dan berhak untuk menjadi peserta dalam Musprov IMI Sumbar tahun 2021.
“PP IMI menyatakan klub yang berhak mengikuti Musprov adalah sebanyak 62 klub. Selain itu, dalam surat PP IMI, tidak ada menyatakan permintaan penundaan oleh Pengprov IMI Sumbar perihal penundaan Musprov IMI Sumbar disetujui atau tidak. Artinya, tanggal 26 Maret 2022, Pengprov IMI Sumbar wajib melaksanakan Musprov tahun 2022,” ujar Desyontori.
Desyontori menegaskan, agenda utama Musprov IMI sumbar adalah terkait laporan pertanggungjawaban dan juga pemilihan ketua baru. Artinya, hanya dalam arena inilah legalitas seorang Ketua Pengprov IMI dinyatakan SAH.
Menurut Desyontori, diajukannya pelaksanaan Musprov IMI Sumbar tanggal 26 Maret 2022 oleh Pengprov IMI Sumbar kepada PP IMI dan kemudian disetujui serta ditetapkan oleh PP IMI, harus diartikan dan atau dimaknai dengan tegas adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang Ketua Pengrov IMI Sumbar.
Dan yang penting, bentuk pengakuan dari seorang Ketua Pengprov IMI Sumbar pada tanggal 26 Maret 2022 tersebut masa baktinya berakhir dan harus dilakukan pemilihan Ketua Pengprov IMI Sumbar.
“Tidak dilaksanakannya Musprov IMI Sumbar sabtu kemarin, jelas mengakibatkan ketua pengprov IMI Sumbar dengan sendirinya kehilangan legitimasi sebagai Ketua Pengorov IMI Sumbar. Jika Musprov tetap dilaksanakan sabtu kemarin namum tidak tercapai hasil berupa pemilihan Ketua baru, maka PP IMI dengan amanah AD/ART dapat mengambil alih. Apalagi, terang-terangan Musprov tidak dilaksanalan oleh ketua Pengprov IMI Sumbar,” tegas Desyontori
Maka demikian, Desyontori menilai terhitung sejak pukul 00.00 Wib tanggal 27 Maret 2022, sah Pengprov IMI Sumbar tidak memiliki Ketua Pengprov. Dan berdasar hukum, jika kemudian Pengprov IMI Sumbar sepenuhnya diambil alih dan berada dalam kendali PP IMI dan kemudian PP IMI akan mengambil tindakan selanjutnya sesuai AD/ART.
“Tidak memiliki legalitas sebagai ketua Pengprov IMI Sumbar, artinya tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Pengprov IMI Sumbar, serta tidak berhak untuk mempergunakan keuangan Pengrov IMI Sumbar,”tutup Desyontori. (*)
