IWOSUMBARCOM, PADANG -Gubernur Mahyeldi menyampaikan Nota Pengantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Senin (21/2/2022).
Penyampaian LKPJ adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban gubernur untuk tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dilaksanakan secara hybrid dengan protokol kesehatan Covid-19. Sebagian anggota DPRD hadir secara langsung, dan sebagian melalui daring.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Mahyeldi memaparkan gambaran umum kondisi Sumbar di tahun 2021 yang masih dilanda pandemi Covid-19, sementara disaat yang sama juga menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Berdasarkan data BPS, tercatat pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 2,19 persen sampai triwulan III 2021.
Beberapa kategori utama penunjang pertumbuhan ekonomi tersebut adalah lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan besar-eceran, kontruksi, transportasi dan pariwisata.
“Tahun 2021, kita melakukan orientasi baru tanpa mengabaikan target kinerja dalam RPJMD, sebagaimana arahan Presiden agar fokus pembangunan harus mendukung upaya pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19,” sebut gubernur.
Dikesempatan itu Mahyeldi juga menjelaskan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Termasuk juga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.
Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung visi misi daerah, disebutkan akan mencetak 100 ribu milenial dan woman entrepreneur serta program strategis nasional (PSN) jalan tol Pekanbaru-Padang.
“Pembangunan jalan tol seksi Sicincin – Padang sudah masuk tahap konstruksi dengan realisasi fisik 45,25 persen dan lahan 36,01 persen. Direncanakan tahun 2023 sudah dapat dioperasionalkan. Sedangkan untuk tiga seksi lainnya masih dalam proses basic design,” kata gubernur.
Diakhir pemaparan, Gubernur Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders yang telah bersinergi, bersama pemerintah daerah dengan DPRD Sumbar, Forkopimda, ormas, lembaga profesi, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, insan pers dan seluruh lapisan masyarakat Sumbar.
Diharapkan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi.
