IWOSUMBAR.COM, PADANG -Mendagri menggelar rapat kerja secara virtual, tentang Perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia turut diikuti Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar Suwirpen secara virtual di Gubernuran Senin (24/2/2022),
Digitalisasi dan peningkatan Integritas penyelenggara pemerintahan diyakini menjadi solusi penting untuk menekan kasus tindak pidana korupsi, selain peningkatan kesejahteraan.
Demikian salah satunya arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Juga turut dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, serta Kepala LKPP RI, Abdullah Azwar Anas.
Dalam arahannya, Mendagri menyebut, rapat kerja ini dalam rangka menekan atau pencegahan angka kasus tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia.
Banyaknya pejabat publik terkena operasi tangkap tangan KPK, berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik pada pemerintah menjadi menurun.
Tiga hal penyebab utama korupsi menurut Tito adalah sistem yang lemah atau buruk, integritas rendah serta budaya.
“Karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, yang mengurangi kontak fisik, digitalisasi berbagai bidang,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan ketua KPK, Komjen Pol. Firli Bahuri, menurutnya salah satu sebab korupsi karena buruk atau lemahnya sistem. karena itu perlu dilakukan perbaikan sistem, sebab banyak ruang yang bisa menjebak kepala daerah.
“Baru 3 minggu tahun 2022 berjalan, sudah 3 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ini sangat mengkhawatirkan, banyak ruang yang bisa menjebak kepala daerah. Menurut saya ada lima wilayah yang rawan, yaitu pengadaan barang jasa, perizinan, jual beli jabatan, pengesahan APBD serta filantropi,” jelas Firli.
Firli mengatan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan mitigasi mencegah Tindak Pidana Korupsi. Khususnya bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan integritas.
“Kita terus bekerja tanpa lelah membuat rumusan-rumusan pencegahan. Yang terbaru adalah orkestrasi pemberantasan korupsi secara nasional. Jangan berfikir KPK hanya ada di ibukota. Mata KPK sebanyak mata penduduk Indonesia, jadi jangan pernah berfikir untuk korupsi,” tegas Firli.
Sementara Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas menyebut belanja online menjadi suatu keniscayaan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. Untuk mendukung hal itu, LKPP saat ini menurut Abdullah fokus memperkuat e-Catalog dan Toko Daring
“Pemerintah harus bergegas menyiapkan aturan yang bisa mengakomodir ini.
Transaksi online tahun 2022 ini diprediksi mencapai Rp530 Triliun dengan 32 juta pelaku belanja online.
“LKPP akan memotong mata rantai birokrasi yang panjang, dengan e-catalog dan toko daring. Bahkan juga ada juga e-catalog local untuk pemda. Toko daring untuk produk umkm, Bela (belanja langsung) pengadaan untuk umkm dan koperasi,” sebutnya.
Gubernur Mahyeldi menyambut positif arahan tersebut, hal itu perlu ditindaklanjuti dalam rangka menunjukkan prestasi dan akomodasi produk-produk lokal yang bisa dipasarkan seperti yang disampaikan oleh LKPP .
“Dan terkait indikasi korupsi, maka diharapkan bagi seluruh OPD dan juga bagian barang dan jasa bisa meminimalisir potensi korupsi dengan melakukan tender-tender barang yang tidak bersentuhan dengan pihak ketiga/pihak yang lain. Sehingga memang semuanya sudah berjalan secara online,” ujar gubernur.
(MMC) .
