Iwosumbar.com, Padang -Diskusi Jaringan Pemred Sumbar (JPS) menguliti soal dana pusat ke daerah bertajuk “Realisasi APBN 2021 dan Transfer ke Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Sumbar” dilaksanakan di the ZHM Premiere Padang (25/12/2021).
Diskusi menghadirkan narasumber Sanator DPD RI Leonardy Harmainy, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, Pejabat BPKAD Sumbar Yunasri dan Pakar Ekonomi Unand Hefrizal Handra.
Dikesempatan awal pejabat BPKAD Sumbar Yunasri mengukapkan bahwa Sumbar saat masih bergantung ke Pusat. Yunasri menyampaikan tentang realisasi dana transfer ke daerah.
Sementara HM Nurnas dalam paparannya membenarkan kalau dana transfer ke daerah tidak bisa digunakan begitu saja.
“Dulu DAU ini bisa digunakan untuk belanja modal, tapi UU 23 sekarang DAU tok untuk belanja pegawai, semoga UU direvisi dikembalikan pemanfaatkan DAU ke seperti dulu lagi,” sebut HM Nurnas.
Menurut HM. Nurnas Dana Alokasi Umum (DAU) itu mestinya bisa digunakan untuk belanja modal karena besarannya ditentukan jumlah penduduk tidak jumlah pegawai.
Sementara Senator DPD RI Leonardy Harmainy lebih banyak mengusulkan jika Pemprov untuk membangun infrastruktur, sumbar bisa saja meniru apa yang dilakukan pemerintah pusat yaitu dengan cara meminjam.
“Pemprov bisa melakukan pinjaman kepada provinsi lain atau bank untuk membangun daerah,” terangnya.
Tentang banyaknya aset sumbar yang mati suri saat ini, Leonardy mengatakan harus diselesaikan oleh Pemprov sehingga diharapkan bisa kembali berfungsi, dan bisa produktif lagi. Sehingga bisa menambah pendapatan daerah kembali.
“Memang kita masih bergantung ke pusat, bagaimana caranya kita bisa keluar dari ketergantungan tersebut. katanya
“Kenapa kita tidak melakukan seperti pemerintah, kan bisa juga kita terapkan dengan meminjam untuk membangun nagari”, pungkasnya. (**)
