IWOSUMBAR.COM, JAKARTA – Beredar petisi yang menuntut di bubarkannya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di laman change.org, perlu segera di antisipasi dan waspadai oleh segenap pimpinan BNPT agar jangan sampai opini ini menjadi sesuatu yang di anggap logis dan masuk akal.
Dengan beredarnya petisi tersebut, Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) beranggapan bisa membahayakan keamanan dan stabilitas negara yang selama ini cukup terkendali oleh BNPT,
“Kita harus akui BNPT selama ini telah berperan penting di garda depan dalam menghadapi serangan dan teror dari kelompok terorisme,” Ujar Koordinator Laksi.
Dengan adanya tuntutan pembubaran BNPT yang di sebarkan melalui media sosial ini cukup mengkhawatirkan dan jangan sampai opini ini menjadi bola liar yang bisa mengganggu stabilitas dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Oleh karena itu kami dari LAKSI menyatakan menolak dengan tegas adanya petisi itu yang menuntut pembubaran BNPT,” sebut Azmi dalam keterangan tertulis. Selasa (21/9/2021)
Dia mengatakan, Teroris dan sekutunya memang inginnya BNPT bubar. Negara tidak boleh kalah dengan teroris.
LAKSI menolak keras ajakan dari petisi yang menuntut pembubaran BNPT yang sengaja di sebarkan oleh pihak tertentu melalui media sosial yang dapat mengganggu kinerja BNPT itu sendiri dalam menghadapi serangkaian aksi teror dan terorisme.
“Tidak bisa di pungkiri bahwa kehadiran BNPT sangat berperan penting dalam melindungi dan mencegah paham radikalisme di Indonesia,” sebutnya.
Ditambahkannya, Wacana untuk menuntut pembubaran BNPT yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat merupakan usulan yang sesat dan tidak boleh terjadi,
Adanya petisi untuk meminta pembubaran BNPT hanyalah upaya untuk menjatuhkan capaian dari keberhasilan dan kesuksesan yang di raih selama ini oleh BNPT.
Indonesia tetap membutuhkan BNPT, karena potensi terorisme masih relatif tinggi. Bahkan di semua negara menyatakan perang melawan terorisme.
“Namun, kita berharap agar kedepan BNPT dapat lebih kredibel, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang di amanatkan oleh negara,” tutupnya. (rei)
