PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan proses pembebasan lahan proyek Fly Over Sitinjau Lauik dapat diselesaikan pada Maret 2026. Penyelesaian tahap ini dinilai krusial karena menjadi penentu dimulainya pekerjaan fisik proyek strategis bernilai Rp2,79 triliun tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah memacu penyelesaian administrasi pembebasan lahan agar tidak menghambat pelaksanaan proyek. Menurutnya, pengerjaan fisik Fly Over Sitinjau Lauik hanya dapat dilakukan setelah seluruh lahan dinyatakan bersih dari persoalan hukum dan kepemilikan.
“Target kami pembebasan lahan rampung Maret 2026. Ini menjadi prioritas karena tanpa lahan yang clear, pekerjaan fisik tidak bisa berjalan,” ujar Arry pada keterangan.
Proyek Fly Over Sitinjau Lauik merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan jalur ekstrem yang selama ini menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok.
Kawasan Sitinjau Lauik dikenal memiliki medan terjal dengan tanjakan curam dan tikungan tajam, yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas serta menghambat arus transportasi dan distribusi logistik.
Pembangunan fly over ini dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL). Dari sisi pendanaan, proyek telah dinyatakan siap. Namun demikian, tantangan utama saat ini berada pada penyelesaian pembebasan lahan.
Dikatakan, kendala yang dihadapi bukan terkait besaran ganti rugi, melainkan pada kejelasan kepemilikan lahan dan pihak yang berhak menerima kompensasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dan verifikasi agar proses tersebut dapat diselesaikan sesuai target.
Jika pembebasan lahan berhasil dituntaskan tepat waktu, pembangunan Fly Over Panorama I diharapkan dapat segera dimulai.
Proyek ini diyakini akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta memperkuat arus perekonomian Sumatera Barat dengan daerah sekitarnya.
Keberhasilan proyek ini sekaligus diharapkan dapat mengakhiri persoalan klasik di jalur Sitinjau Lauik yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu ruas jalan paling rawan di Sumatera Barat.
