PADANG – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang untuk meninjau langsung kondisi fasilitas kesehatan yang terdampak banjir. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula RSUD dr. Rasidin Padang, Kamis (29/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut kesempatan bagi
Pemerintah Kota Padang dan manajemen rumah sakit menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak pascabencana hidrometeorologi.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, disambut Wali Kota Padang Fadly Amran, Direktur RSUD dr. Rasidin, serta jajaran manajemen rumah sakit. Hadir pula Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dr. Maria Endang Sumiwi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Prof. Abdul Kadir, dan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI lintas fraksi, termasuk Surya Utama (Uya Kuya) dan Dr. Cellica Nurrachadiana.
Direktur RSUD dr. Rasidin, dr. Lismawati, mengungkapkan bahwa banjir beberapa waktu lalu berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan. Sejumlah ruang vital seperti ruang operasi dan ICU mengalami kebocoran sehingga menghambat tindakan medis.
Dikatakan, Saat ini RSUD hanya memiliki satu unit ambulans rujukan yang layak pakai, sementara unit lainnya sudah tidak optimal. Selain itu, rumah sakit masih kekurangan ventilator, alat monitoring ICU, serta mesin penunjang jantung.
Tingginya tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) yang mencapai lebih dari 90 persen selama tiga bulan terakhir turut menjadi persoalan. Kondisi ini memaksa rumah sakit menempatkan pasien di ruang yang tidak sesuai spesialisasi, seperti pasien dewasa di ruang perawatan anak.
Wako Fadly Amran menyampaikan persoalan banjir di kawasan RSUD merupakan masalah berulang yang perlu penanganan menyeluruh dari hulu. Ia menyebut perlunya pembangunan sabo dam serta pembenahan sistem drainase agar kawasan rumah sakit tidak lagi terendam.
Menurut Fadly, Pemko Padang juga mendorong konsep pengembangan rumah sakit yang berkelanjutan dan tangguh bencana. Mengingat Padang berada di wilayah rawan gempa, rumah sakit diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi perlindungan warga saat terjadi bencana besar.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Pemko Padang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pembebasan lahan.
Menanggapi hal itu, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr. Maria Endang Sumiwi menyatakan bahwa peningkatan kualitas RSUD tipe C menjadi salah satu prioritas nasional melalui program KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi). Kementerian Kesehatan berkomitmen membantu pemenuhan alat kesehatan secara bertahap hingga 2027.
Sementara, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan memastikan adanya kebijakan diskresi selama masa bencana, termasuk penyederhanaan administrasi pelayanan pasien dengan memanfaatkan sistem face recognition bagi peserta yang kehilangan dokumen.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, M. Yahya Zaini, menegaskan seluruh temuan dan aspirasi yang disampaikan akan dirangkum sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
