PADANG – Pakar Geografi Lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Dr. Iswandi U., mendorong perubahan tata ruang dan penguatan konservasi air sebagai langkah utama mengatasi krisis air bersih di Kota Padang pascabencana banjir bandang. Ia menilai persoalan kekeringan tidak semata disebabkan faktor alam, tetapi juga dipicu oleh pola pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan.
Dikatakan, krisis air turut diperparah oleh ditinggalkannya kearifan lokal Minangkabau dalam mengelola ruang dan sumber daya air. Padahal, masyarakat Minangkabau pada masa lalu telah memiliki pengetahuan ekologis yang kuat dan mampu memanfaatkan alam secara berkelanjutan.
“Dalam tradisi Minangkabau sudah ada penataan ruang yang selaras dengan alam, jauh sebelum konsep ini dibahas secara akademis,” ujar Iswandi saat jumpa pers Kata Pakar yang digagas Humas UNP, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat dahulu memahami fungsi setiap bentang alam. Kawasan datar dimanfaatkan untuk permukiman, lereng dijadikan ladang, punggungan tanah digunakan untuk pemakaman, sementara rawa dibiarkan sebagai daerah resapan air. Namun, kondisi tersebut kini banyak berubah, di mana kawasan rawa dan punggungan justru dialihfungsikan menjadi perumahan.
Menurutnya, rawa sejak dahulu tidak pernah dijadikan permukiman karena berfungsi sebagai penampung air alami. “Sekarang rawa ditimbun untuk perumahan, padahal itu kawasan penting untuk menjaga cadangan air,” katanya.
Iswandi juga menyoroti praktik kearifan lokal di Matur, Kabupaten Agam, yang sejak lama terbiasa menampung air hujan melalui bak penampungan. Kebiasaan tersebut dinilainya relevan untuk diterapkan kembali di tengah keterbatasan air saat ini.
“Jangan hanya bergantung pada air PDAM. Air hujan seharusnya ditampung, dibuatkan sumur resapan, jangan dibiarkan terbuang,” ujarnya.
Secara geologis, Iswandi menjelaskan Kota Padang berada di wilayah aluvium yang memiliki kemampuan menyimpan air cukup besar. Namun, air tanah permukaan sangat rentan mengering ketika aliran sungai terganggu dan curah hujan menurun. Kondisi ini, menurutnya, semakin parah pascabanjir bandang yang merusak sejumlah saluran irigasi di beberapa kawasan.
Ia mendorong pemerintah untuk menyediakan ruang resapan air di setiap kawasan permukiman serta memanfaatkan rawa sebagai kawasan konservasi dan wisata air. Kawasan sekitar Air Pacah dan kantor wali kota dinilainya potensial menjadi tampungan air saat musim hujan sekaligus cadangan air pada musim kemarau.
Selain itu, Iswandi mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membuat sumur bor. Pembangunan sumur bor secara masif tanpa pengaturan dinilai dapat menguras air tanah dan memperburuk kekeringan.
“Harus ada pengaturan dan izin yang jelas, termasuk jarak antar sumur bor, agar pemanfaatan air tanah tetap berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan bersama,” katanya.
