PADANG- Pemerintah Pusat resmikan huntara secara serentak di empat kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan. Titik utama kegiatan dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Sabtu (24/1/2026).
Peresmian dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Sementara itu, tiga kabupaten lainnya mengikuti peresmian secara daring dari lokasi huntara masing-masing.
Pembangunan hunian sementara ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 4.742 unit rumah di Sumatera Barat tercatat mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK, Mendagri, dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima manfaat. Total sebanyak 273 unit huntara dibangun dan tersebar di empat kabupaten. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan secara simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol hunian siap dihuni.
Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi prioritas utama pada masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan. “Hunian ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi warga sambil menunggu pembangunan rumah permanen”, ujarnya.
Selain pembangunan huntara, pemerintah turut mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian. Hingga saat ini, sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH. Dari jumlah tersebut, 1.867 rekening telah disiapkan, dan 1.393 bantuan DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Menko PMK Pratikno menekankan bahwa penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keakuratan data serta percepatan realisasi program pemulihan.
Ke depan, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara dan penyaluran DTH di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kepastian, rasa aman, serta menjadi fondasi kebangkitan kehidupan masyarakat pascabencana.
