PADANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat pengawasan dan evaluasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat. Langkah bagian penting dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Evaluasi difokuskan pada pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Lima Puluh Kota serta peninjauan lokasi yang disiapkan sebagai hunian tetap (huntap) pada tahap pemulihan.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, pimpin langsung evaluasi lapangan dengan meninjau lokasi persiapan pembangunan huntap di Kabupaten Solok, Rabu (7/1). Dalam peninjauan tersebut, BNPB menilai sejumlah aspek, mulai dari progres fisik pembangunan huntara, kualitas konstruksi bangunan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, kesesuaian lokasi dengan prinsip keamanan dan kelayakan hunian juga menjadi perhatian utama. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar secara umum telah berjalan. Meski demikian, BNPB masih mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
“Beberapa catatan yang menjadi perhatian antara lain penyempurnaan fasilitas pendukung, penyesuaian desain bangunan dengan kebutuhan keluarga penyintas, serta percepatan penyelesaian di sejumlah titik pembangunan,” ujar Rustian.
Saat ini, pembangunan huntara di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, ditargetkan sebanyak 60 unit pada permohonan tahap pertama. Sementara di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan huntara dilakukan di Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh sebanyak 23 unit, serta di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan sebanyak 15 unit.
Adapun lokasi huntap yang dipersiapkan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Solok berada di Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak.
Seluruh temuan dan hasil evaluasi ini akan dirangkum menjadi rekomendasi penting dalam penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Barat. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman komprehensif dalam penanganan pascabencana, termasuk proses transisi dari hunian sementara menuju hunian tetap yang aman, layak, dan berkelanjutan.
BNPB, Pemerintah Pusat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penanganan pascabencana di Sumatera Barat dengan perencanaan yang terukur.
