PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi pada tahun 2026.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau R3P, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis.
Rapat dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dihadiri unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Fokus pembahasan diarahkan pada sinkronisasi data kerusakan dan validasi kebutuhan anggaran pembangunan kembali.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci utama percepatan pemulihan. Ia memastikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum dapat kembali berfungsi optimal pada 2026.
Sementara, Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya akurasi data by name by address agar penyaluran bantuan stimulan dan dana hibah rehabilitasi tepat sasaran dan akuntabel.
Dalam rakor tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai sekitar 5,5 triliun rupiah, dengan kebutuhan terbesar berada di sektor infrastruktur dan perumahan.
“Dengan rincian kebutuhan di sektor perumahan sekitar Rp. 2,4 triliun, infrastruktur Rp. 2,7 triliun, ekonomi Rp. 154 miliar, sosial Rp. 93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp. 140 miliar,” ujar Fadly Amran.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen pengawasan rekonstruksi secara transparan. Proyek fisik ditargetkan mulai berjalan pada kuartal pertama 2026
