PADANG- Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 menimbulkan dampak kemanusiaan serius dan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.
Di tengah situasi krisis tersebut, solidaritas nasional mengalir kuat. Pemprov Sumbar menerima dukungan lintas sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumatera Barat tidak sendiri,” ujar Mahyeldi di Padang, Selasa malam (30/12/2025).
Hingga 30 Desember 2025, Pemprov Sumbar mencatat total bantuan keuangan yang diterima mencapai lebih dari Rp50 miliar. Bantuan tersebut berasal dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar, bantuan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta bantuan BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat senilai Rp4.621.999.900.
Dukungan tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tertanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.
Sebagai bentuk percepatan penanganan di lapangan, hingga akhir Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran difokuskan pada kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung bagi masyarakat.
Rincian bantuan tersebut antara lain Kabupaten Agam Rp4.129.970.000; Kota Padang Rp3.445.000.000; Kabupaten Solok Rp3.445.000.000; Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000; Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000; Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000; Kabupaten Pesisir Selatan Rp1.730.000.000; Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000; Kota Solok Rp780.000.000; Kota Pariaman Rp395.000.000; Kabupaten Pasaman Rp395.000.000; Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000; serta Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp395.000.000.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, seperti BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
“Total realisasi BTT yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ungkap Mahyeldi.
Gubernur menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan pemulihan berkelanjutan dan berkeadilan.
“Fokus kami adalah memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, seluruh kementerian dan lembaga, TNI/Polri, BUMN/BUMD, pemerintah daerah se-Indonesia, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, PMI, Baznas, serta masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran,” katanya.
