PADANG- Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar rilis akhir tahun 2025 yang dipimpin langsung Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Rabu (31/12/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Sumbar, Ketua LKAAM, tokoh masyarakat dan unsur TNI, Forkopimda, serta awak media.
Dalam rilis tersebut, Kapolda Gatot Suryanta memaparkan berbagai capaian kinerja kepolisian serta sejumlah kasus menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2025 di wilayah Sumatera Barat.
Kapolda mengungkapkan, pada awal tahun 2025 isu yang cukup menonjol adalah aksi tawuran dan balap liar. Meski secara statistik terjadi kenaikan kasus sebesar satu persen dibandingkan tahun sebelumnya, Polda Sumbar tetap berkomitmen menekan angka tersebut hingga mencapai target zero kasus.
“Meski hanya naik satu persen, tekad kami jelas, yaitu meniadakan tawuran dan balap liar di Sumbar,” tegas Kapolda.
Di sektor lalu lintas, Kapolda menyebutkan terjadi penurunan signifikan baik pada angka kecelakaan maupun penindakan pelanggaran di jalan raya. Sepanjang tahun 2025, angka kasus lalu lintas menurun hingga 10 persen, yang dinilai sebagai hasil dari masifnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Polda Sumbar juga menunjukkan komitmen penegakan disiplin internal. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 39 anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena terbukti melakukan pelanggaran berat.
Sementara itu, dalam pemberantasan narkoba, Kapolda menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika. Sepanjang tahun 2025, Polda Sumbar berhasil memusnahkan puluhan kilogram narkotika jenis sabu serta ratusan kilogram ganja.
Untuk kasus judi online, Polda Sumbar telah meningkatkan patroli siber guna menekan praktik perjudian berbasis digital yang semakin marak.
Terkait maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), Kapolda menyebutkan pihaknya masih mencari solusi terbaik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami berharap dapat duduk bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan tambang ilegal ini,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Kapolda juga meminta dukungan pemerintah daerah, LKAAM, serta pemerintah nagari agar bersama-sama mencari jalan keluar sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. (*)
