PADANG -Setelah resmi akhiri tanggab darurat, Pemprov Sumbar kini fokus utama pada masa pemulihan ini adalah percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Layanan dasar yang menjadi prioritas meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga hunian sementara. Tahapan ini dilakukan sebelum masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
Ditargetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana rampung paling lambat tanggal 28 Desember 2025, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai pada awal tahun 2026.
Pernyataan tersebut di ungkap dalam Forum Group Discussion dipimpin Gubernur Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, Forkopimda Provinsi, serta Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Senin malam. (22/12-2025).
Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Gubernur menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. “Pemerintah daerah juga akan memberikan perhatian pada trauma healing dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak”, ujarnya.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya data yang akurat dan valid sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Dalam perkembangan lain, Wakapolda Sumbar Brigjen Polisi Solihin menyampaikan bahwa hingga kini masih terdapat 28 jenazah korban bencana yang belum teridentifikasi dan tengah menjalani proses pemeriksaan lanjutan di Jakarta.
Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi ini mengakibatkan 260 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, 382 orang luka-luka, dan lebih dari 296 ribu jiwa terdampak.
