PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam pendistribusian bantuan ke seluruh wilayah terdampak bencana.
Langkah tersebut diambil menyusul semakin banyaknya bantuan yang masuk baik nasional maupun internasional, 17 hari pascabencana.
Gubernur menegaskan, bantuan yang datang tidak boleh menumpuk di gudang atau posko, melainkan harus segera disalurkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bantuan tidak boleh menumpuk. Setiap bantuan yang masuk harus segera didistribusikan. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya,” tegas Mahyeldi di Padang, Jumat (12/12/2025).
Sebelumnya, distribusi bantuan hanya mengandalkan OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, dengan meningkatnya volume bantuan, skema tersebut dinilai tidak lagi efektif.
“Tidak mungkin semuanya dibebankan kepada Dinsos dan BPBD. Mereka juga memiliki keterbatasan. Karena itu, pola pendistribusian kini kita ubah dengan melibatkan seluruh OPD,” jelasnya.
Selain distribusi bantuan, juga menekankan pentingnya percepatan dan validasi data di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Data yang akurat dan lengkap dinilai krusial sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala agar akurasi dan validasinya tetap terjaga,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara hingga Jumat (12/12), tercatat sebanyak 241 orang meninggal dunia, 93 orang hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
Kerusakan infrastruktur juga cukup signifikan, dengan 5.421 rumah rusak ringan, 1.132 rusak sedang, dan 1.539 rusak berat. Bencana ini turut berdampak pada sektor pertanian, meliputi 7.227 hektare sawah, 7.284 hektare lahan, serta 1.125 hektare kebun masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam pendistribusian bantuan ke seluruh wilayah terdampak bencana.
Langkah tersebut diambil menyusul semakin banyaknya bantuan yang masuk baik nasional maupun internasional, 17 hari pascabencana.
Gubernur menegaskan, bantuan yang datang tidak boleh menumpuk di gudang atau posko, melainkan harus segera disalurkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bantuan tidak boleh menumpuk. Setiap bantuan yang masuk harus segera didistribusikan. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya,” tegas Mahyeldi di Padang, Jumat (12/12/2025).
Sebelumnya, distribusi bantuan hanya mengandalkan OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, dengan meningkatnya volume bantuan, skema tersebut dinilai tidak lagi efektif.
“Tidak mungkin semuanya dibebankan kepada Dinsos dan BPBD. Mereka juga memiliki keterbatasan. Karena itu, pola pendistribusian kini kita ubah dengan melibatkan seluruh OPD,” jelasnya.
Selain distribusi bantuan, juga menekankan pentingnya percepatan dan validasi data di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Data yang akurat dan lengkap dinilai krusial sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala agar akurasi dan validasinya tetap terjaga,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara hingga Jumat (12/12), tercatat sebanyak 241 orang meninggal dunia, 93 orang hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
Kerusakan infrastruktur juga cukup signifikan, dengan 5.421 rumah rusak ringan, 1.132 rusak sedang, dan 1.539 rusak berat. Bencana ini turut berdampak pada sektor pertanian, meliputi 7.227 hektare sawah, 7.284 hektare lahan, serta 1.125 hektare kebun masyarakat.
