IWOSUMBAR.COM, PADANG- Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat realisasi belanja daerah pada semester pertama 2025 mencapai 45,23 persen. Dari total pagu anggaran awal sebesar Rp2,81 triliun, anggaran yang telah terealisasi hingga Juli tercatat Rp1,25 triliun.
Data tersebut diungkap Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Setdako Padang, Erwin, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Semester I Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Kamis (14/8/2025).
“Realisasi fisik tercatat 60,34 persen dari target 74,85 persen. Sedangkan realisasi keuangan 45,23 persen dari target 62,96 persen,” jelas Erwin.
OPD dengan Capaian Tertinggi dan Terendah
Berdasarkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lima instansi dengan realisasi fisik tertinggi adalah:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85,15 persen. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 82,67 persen. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 80,82 persen. Kecamatan Kuranji 79,88 persen. Bagian Organisasi 77,50 persen.
Sementara untuk realisasi keuangan tertinggi: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 68,65 persen. Sekretariat DPRD 59,16 persen. Inspektorat – 58,72 persen. Bagian Kesejahteraan Rakyat 58,01 persen. Dinas Perdagangan 54,06 persen.
Erwin juga mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi fisik dan keuangan. Antara lain pembatalan kegiatan untuk efisiensi anggaran, perubahan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, transisi aplikasi e-Katalog dari versi 5 ke 6, penerapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaru yang belum tersedia, serta proses APBD Perubahan yang dilakukan lebih awal.
Wawako Maigus Nasir, menegaskan seluruh OPD harus bekerja nyata untuk kepentingan masyarakat. Pihaknya akan menerapkan sistem penghargaan bagi OPD berprestasi dan sanksi bagi yang berkinerja rendah.
“Target harus tercapai, bahkan kalau bisa 100 persen di akhir tahun. Masih ada empat bulan untuk memaksimalkan serapan anggaran,” tegasnya.
Maigus juga menyoroti lemahnya koordinasi dan sosialisasi antar perangkat daerah yang kerap menghambat pelaksanaan di lapangan. Ia meminta semua OPD menyamakan persepsi, memperbaiki perencanaan, serta mengoptimalkan sumber daya demi peningkatan kinerja di triwulan ketiga.
“Bagi yang sudah mencapai target, kita apresiasi. Bagi yang belum, mari benahi bersama. Jangan sampai ada yang gagal memenuhi target serapan, baik fisik maupun keuangan,” ujarnya.
