IWOSUMBAR.COM, PADANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang menggelar Workshop Penanganan Insiden Siber khususnya serangan Distributed Denial of Service (DDoS).
Kegiatan ditujukan bagi para agen Padang Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aie Pacah. Selasa (8/7/2025).
Dibuka (Plh) Sekretaris Daerah Kota Padang, Corri Saidan, yang menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi serangan siber di era digital saat ini.
“Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 330 juta anomali lalu lintas siber di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya,” ujar Corri.
Diungkapkan bahwa Pemko Padang beberapa kali mengalami insiden siber yang mengganggu sistem aplikasi serta layanan publik berbasis digital. Karena itu, ia menekankan pentingnya kemampuan deteksi dini, mitigasi, dan respon cepat dari para agen Padang CSIRT.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan sistem informasi daerah,” kata Corri.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Padang Bobby Firman menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis SDM pemerintah dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, terutama serangan DDoS yang kerap menyasar layanan publik digital.
“Transformasi digital tanpa dibarengi sistem keamanan yang kuat justru berisiko. Serangan DDoS bisa melumpuhkan layanan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat,” jelas Bobby.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari BSSN, Achmad Ridho, S.Tr, TP, yang memaparkan strategi teknis penanganan serangan DDoS serta penguatan infrastruktur keamanan digital yang terstandar.
Selain sesi materi, peserta juga mengikuti praktik langsung terkait identifikasi, pencegahan, dan mitigasi insiden siber. Kegiatan ini diikuti oleh tim teknis Padang CSIRT, unsur Diskominfo, serta perangkat daerah yang tergabung dalam SK Wali Kota Padang tentang penanganan sistem informasi dan layanan publik.
