IWOSUMBAR.COM, PADANG- Sebanyak 250 kepala keluarga (KK) di Kota Padang berhasil graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Sosial dalam meningkatkan kemandirian masyarakat penerima bantuan sosial.
“Dari total sekitar 22 ribu penerima manfaat PKH, tahun ini sebanyak 250 KK telah berhasil mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Selasa (1/7/2025).
Heriza menjelaskan, untuk mempercepat proses graduasi penerima bantuan, pihaknya menjalankan program penguatan ekonomi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
“Melalui bantuan ini, kami berharap kelompok- kelompok usaha bisa tumbuh dan mandiri. Target kami, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial,” jelasnya.
Dinas Sosial juga rutin melakukan verifikasi dan validasi data penerima setiap bulan melalui mekanisme musyawarah kelurahan.
“Ini menjadi dasar dalam menyusun program yang tepat sasaran, serta mendorong peningkatan ekonomi warga,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran TKSK dan PSM sebagai ujung tombak pelayanan sosial. “Mereka adalah relawan sosial yang bekerja langsung di lapangan. Melalui Bimtek ini, kami ingin meningkatkan kapasitas mereka agar lebih maksimal dalam membantu masyarakat,” kata Heriza.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir menutup kegiatan Bimtek, turut mengapresiasi upaya Dinas Sosial. Ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan pembinaan berkelanjutan dalam mendukung program unggulan “Padang Melayani”.
“Sinergi antara pemerintah dengan pilar-pilar sosial seperti TKSK, PSM, dan kelompok masyarakat sangat diperlukan. Semua pihak harus serius dalam menjalankan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemko Padang juga menyerahkan bantuan senilai Rp110.862.500 kepada 10 kelompok usaha bersama sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.
