Peristiwa

DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai Dilantik

3
×

DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai Dilantik

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072
(Ket photo: DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai Dilantik)

IWOSUMBAR.COM, PADANG- Kabupaten Kepulauan Mentawai kini memiliki kepengurusan baru dalam pengawasan anggaran dan kekayaan penyelenggara negara.

Dewan Pimpinan Daerah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPD BPI KPNPA RI) Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi dilantik pada Senin, 17 Februari 2025. Acara pelantikan berlangsung di Hotel Turonia, Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumatera Barat, Drs. H. Marlis, M.M., yang hadir bersama rombongan pengurus untuk menyaksikan momen penting ini.

Baca Juga  Gedung Balai Kota Lama Disulap Jadi Museum dan Galeri Arsip

Sejumlah pejabat daerah juga tampak hadir, termasuk Ketua DPRD Mentawai Ibrani Sababalat, Sekda Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan, serta perwakilan Forkopimda.

Dalam kepengurusan yang baru, Tuhowolo Telambanua, S.I.P., atau yang lebih akrab disapa Delau, dipercaya untuk memimpin DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pelantikan ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan tokoh penting setempat, yang berharap kepengurusan baru ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Usai dilantik, Delau menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan seluruh jajaran DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tugas kami sangat berat, namun kami siap mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran negara serta kekayaan penyelenggara negara dengan penuh tanggung jawab. Kami akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ujar Delau.

Baca Juga  Teladani Pahlawan Mu, Cintai Negeri

Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan potensi penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara dapat diminimalisir.

“Dengan demikian, pembangunan di daerah ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat”, ujarnya.