IWOSUMBAR COM, PADANG- Pemerintah Kota Padang komitmen dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas perencanaan serta penganggaran daerah. Disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang digelar Pemprov Sumbar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Auditorium Gubernur, Senin (10/2/2025).
Sebagai kota dengan peran strategis di Sumatera Barat, Padang memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi, mengatakan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran adalah langkah krusial dalam memastikan pembangunan daerah berjalan efektif.
“Saya berharap seluruh kepala SKPD dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi. Perencanaan harus matang, sesuai kebutuhan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki dasar yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal ini, Andree Algamar, menegaskan bahwa Pemko Padang siap menjalankan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pemko Padang berkomitmen menjalankan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Setiap program dan kebijakan yang dirancang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ada lima sektor utama yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2025:
Yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Penurunan angka kemiskinan, Penurunan stunting dan
Pariwisata.
“Kami telah menyiapkan tim khusus untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan secara efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menegaskan bahwa perencanaan yang baik adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Setiap daerah harus mampu menyelaraskan perencanaannya dengan prioritas nasional agar pembangunan lebih efektif dan efisien,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, wali kota dan bupati se-Sumbar menandatangani berita acara sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.
