(Ket Poto: Pelantikan BPI KPNPA RI Sumbar di Truntum Hotel 11/9/2024)
IWOSUMBAR.COM, PADANG- Penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) di Sumatera Barat menghadapi tantangan besar, terutama terkait kekurangan ahli yang diperlukan.
Kasubdit Tipikor Polda Sumbar, Kompol Ismawansyah, SIK MH, mengungkapkan bahwa timnya yang terdiri dari 15 personel sering kali kekurangan keahlian spesifik seperti ahli keuangan atau konstruksi.
“Kami harus mengandalkan banyak ahli untuk menyelesaikan satu kasus tipikor,” ujarnya pada Rabu 11 September 2024 saat jadi narasumber dalam diskusi acara pelantikan BPI KPNPA RI SUMBAR yang dilaksanakan di Truntum Hotel.
Selain itu, tingginya jumlah laporan korupsi dari masyarakat memerlukan penelaahan mendalam untuk memastikan relevansi dengan UU No 20/2001 tentang Tipikor.
Berita baiknya, kehadiran lembaga swadaya masyarakat, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI, di Sumbar diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“Kami menyambut baik kerjasama dengan DPW BPI KPNPA Sumbar yang baru dilantik,” kata Kompol Ismawansyah.
DPW BPI KPNPA Sumbar, yang dilantik dari 26 pengurus dari berbagai latar belakang seperti dari akademisi, advokat, mantan birokrat dan mantan anggota DPRD serta Jurnalis.
“Kami berkomitmen untuk mengawasi kekayaan penyelenggara negara dan kinerja pejabat, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,” sebut Ketua DPW BPI KPNPA Sumbar, Drs H Marlis MM, di Hotel Truntum, setelah pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pusat, Tubagus Rahmad Sukendar dan Sekjen Roslan Sianipar.
BPI KPNPA RI, yang didirikan pada 28 Januari 2015 dan terdaftar di Kemenkumham dengan nomor AHU-0000263.AH.01.07 tahun 2015, merupakan hasil inisiatif Drs TB Rahmad Sukendar SH, Dr HM Soewarno Winangun SH MH, Jatmoko Suwandhanu SE MSi, dan Roslan Sianipar SE.
Drs H Marlis MM mengungkapkan semangatnya usai pelantikan, “Dengan 17 kasus baru yang kami terima, kami siap meningkatkan kapasitas pengurus BPI KPNPA Sumbar melalui kerjasama dengan lembaga terkait, memastikan SOP yang ditetapkan DPP BPI dapat dilaksanakan dengan baik.” pungkasnya . (**)
