(Ket Poto: Kegiatan Rilis Kerawanan Bawaslu Sumbar)
IWOSUMBAR.COM, PADANG- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi merilis pemetaan kerawanan untuk pemilihan serentak 2024 pada Selasa, 30 Juli 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Padang ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan mendatang.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan ini merupakan tanggung jawab Bawaslu sesuai amanah Undang-Undang.
“Pemetaan ini wajib dilakukan dan melibatkan banyak stakeholder. Bawaslu diberi mandat untuk memetakan kerawanan terkait sengketa dan pelanggaran pemilu,” ungkap Alni saat memberikan sambutan sekaligus meresmikan acara tersebut.
Alni menekankan pentingnya kerjasama dari semua pihak terkait dalam menjaga kelancaran Pilkada 2024.
“Dinamika dan problematika selama proses pemilihan kepala daerah menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk KPU, Bawaslu, media, dan stakeholder lainnya,” katanya.
Bawaslu Sumbar mencatat beberapa kerawanan utama, antara lain sengketa. “Sejak 2019, Sumbar menjadi penerima permohonan sengketa tertinggi kedua setelah Papua. Hal ini menjadi perhatian besar bagi kami,” jelas Alni.
Selain itu, integritas penyelenggara pemilihan juga menjadi fokus. Alni menyebutkan bahwa ada kasus di mana penyelenggara diberi sanksi atau bahkan diberhentikan. “Kami berharap hal ini tidak terjadi, tetapi perlu menjadi perhatian,” tambahnya.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diidentifikasi sebagai kerawanan. “Meskipun calon belum ditetapkan, indikasi pelanggaran netralitas ASN sudah muncul sejak Pemilu 2019. Ini menunjukkan kerawanan yang serius,” tegas Alni.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menegaskan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk melibatkan semua pihak dalam upaya mencegah kerawanan Pilkada 2024.
“Pemetaan kerawanan ini penting agar semua pihak terkait bisa menghindari potensi masalah,” ujarnya.
Acara rilis pemetaan kerawanan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perwakilan institusi pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa dan pemuda, serta media massa. (**)
