IWOSUMBAR.COM, JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap pilihan tepat dari pada Lockdown, Demikian disampaikan organisasi Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) dalam keterangan pers Senin (5/7/2021).
Melonjaknya kasus Covid-19 du Indonesia membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total.
“Namun jika kebijakan lockdown diterapkan, akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya”, sebut Azmi Hidzaqi Koordinator LAKSI.
Disampaikan, LAKSI mendukung keputusan pemerintah yang memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi Covid-19.
Menurutnya, penerapan PPKM Mikro lebih tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan seperti biasa.
“Kami sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Serta memikirkan kondisi riil masyarakat”, ujarnya.
Menurut kami PPKM Mikro lah yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain.
Kami berharap implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan dengan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid 19 bisa tercapai.
Di samping itu, Azmi berharap kepada aparat penegak hukum bisa dapat bersinergi dan lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan prokes, melihat situasi penularan Covid-19 di Indonesia yang sedang mengkhawatirkan.
“Dilapangan, Kami melihat masih banyak para pelaku usaha yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan’, ujarnya.
LAKSI meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak terlalu banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar supaya protokol kesehatan bisa di tegakan di semua sektor masyarakat.
LAKSI menghimbau kepada pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapat mereka.
“Mengatasi persoalan pandemi ini marilah kita solid mendukung pemerintah agar tidak terjadinya polarisasi di masyarakat”, ujarnya. .
Sementara, Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown. Setidaknya ada lima gubernur yang menyatakan menolak untuk Lockdown.
“Oleh karena itu kami mengajak masyarakat, untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting’, tutupnya. (LAKSI)
