Iwosumbar.com, Padang-
Secara virtual dari Ruangan Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang, Walikota Hendri Septa memaparkan Septa menyampaikan Evaluasi (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Selasa (26/9/2023).
Dalam paparan, Wako Hendri mengawali visi Kota Padang yaitu mewujudkan Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing.
Ia mengatakan Pemko Padang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP guna memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Dibuktikan dengan pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya nilai SAKIP terus menunjukan peningkatan. Di tahun 2021 berada pada BB di angka 76,76. Dan di tahun 2022 berada pada BB di angka 77,12,” kata Wako.
Pengukuran kinerja perangkat daerah dilakukan secara terintegrasi melalui sistem informasi monitoring evaluasi terintegrasi dan dinamis (Simetris) dengan pemberian penilaian rapor PD dan aplikasi E-Kinerja ASN.
“Untuk pemberian reward perangkat daerah dilakukan penganugerahan perhelatan Pemko Awards, selain itu juga penghargaan ‘employee of the month’ untuk ASN,” ujarnya.
Sementara dalam pengentasan kemiskinan dari tahun 2021 hingga 2022, kemiskinan menurun 0,68 persen dengan jumlah 6.070 jiwa. Persentase penduduk miskin Kota Padang pada 2022 sebesar 4,26 persen atau sebanyak 42,37 ribu jiwa.
“Secara persentase jumlah penduduk miskin di Kota Padang mengalami penurunan, ” ujarnya.
Sedangkan untuk tahun 2023 ini Kota Padang meraih penghargaan oleh Kemendagri, yakni terbaik ketiga dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kategori kota.
Laju perekonomian sempat anjlok di tahun 2020, berada di angka -1,86 dikarenakan pandemi, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan berada di angka 4,36.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Padang juga terus menunjukan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,50 persen. Tahun 2021 yaitu 82,90 sementara pada 2022 berada di angka 83,29.
“Secara keseluruhan IPM Kota Padang tertinggi di Sumatra Barat dan berada di peringkat sepuluh secara nasional,” katanya. .
Dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan surat keputusan kepala daerah tiap tahun. TPPK bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan di wilayahnya.
Tujuan Rakor TKPK ini sendiri mendukung pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Republik Indonesia pada 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar lembaga/kementerian maupun daerah.
Dikesempatan ini Wako berharap nilai SAKIP Kota Padang setelah evaluasi dilakukan bisa berubah nilainya menjadi A.
Acara Evaluasi SAKIP juga dihadiri oleh Sekda Andree Algamar, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten III Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala DPMPTSP yang juga Plt Kabag Organisasi Swesti Fanlonj, dan Kepala OPD lainnyav. (Ch)
