Iwosumbar.com, Padang – Angka kemiskinan di Kota Padang terbilang rendah. Pada tahun 2022 lalu, dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kota Padang menjadi kota terendah ketiga. Apa langkah yang telah ditempuh pemerintah setempat?
Berdasarkan data yang dilansir BPS Sumatera Barat, di tahun 2022 lalu, angka kemiskinan Kota Padang yakni 4,26 persen.
Sedangkan daerah tertinggi angka kemiskinannya di Sumatera Barat yakni Kepulauan Mentawai dengan angka 13,97.
Angka kemiskinan Kota Padang sebesar 4,26 itu merupakan terendah sepanjang 12 tahun belakangan ini. Tentunya hal ini cukup menggembirakan.
Apalagi pada tahun 2020 hingga 2022 lalu, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Fase dimana banyak pengangguran dan berada di titik nadirnya perekonomian masyarakat.
Menurut Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, banyak hal yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang tahun 2022. Serta di beberapa tahun sebelumnya. Langkah pasti yang selalu dilakukan Pemko Padang yakni melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis).
“Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang yang diketuai bapak Wakil Wali Kota selalu melakukan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan, serta melakukan evaluasi secara berkala,” kag Yenni Yuliza di keterangan kepada Diskominfo Minggu (24/9).
Selain melakukan koordinasi dan evaluasi, Pemko Padang juga giat membina, menyemangati, serta mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada.
“Melalui dorongan yang kita berikan, otomatis mengurangi angka pengangguran dan meminimalisir angka kemiskinan,” jelas Kepala Bappeda.
Dikatakan, Program penanggulangan kemiskinan lain yang dilakukan Pemko Padang yakni memberikan layanan pengobatan masyarakat miskin. Kemudian program rehabilitasi sosial. Bantuan santunan kematian, serta fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Kita juga melakukan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin,” ungkap Yenni Yuliza.
Program pemberdayaan sosial juga telah menyentuh masyarakat miskin. Pemko Padang melakukan program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja. Termasuk pemberian bantuan bibit dan benih ternak, benih ikan, serta program pengembangan UMKM.
Pemko Padang tidak saja memberikan bantuan dan fasilitasi. Akan tetapi Pemko Padang juga meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
“Serta meningkatkan infrastruktur sanitasi layak di lingkungan kawasan permukiman,” terang Yenni.
Kepala Bappeda menyebut, upaya ini terus dilakukan di tahun 2023. Termasuk di tahun 2024 nanti. Dengan begitu, diharapkannya tidak ada lagi kemiskinan di Kota Padang. (Ch)
