IWOSUMBAR.COM PADANG – BABAK puncak untuk seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) untuk periode tahun 2023-2027 mulai panas.
Diketahui proses penilaian akhir sudah dilakukan Komisi l DPRD Sumbar, namun disayangkan nama komisioner terpilih telah beredar siapa saja terpilih.
Beredarnya nama nama tersebut mengusik kalangan Jurnalis keterbukaan yang pro objketifitas dalam memilih lembaga sebagai pengawal keterbukaan informasi publik, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, UU 14 Tahun 2008 dan Perki 4 tahun 2016 tentang Seleksi Komisi Informasi.
Belasan awak media tergabung dalam organisasi di PWI, JPS, IJTI, PJKIP dan PFI, Hadiri diskusi Pimpinan DPRD Sumbar, diterima Ketua DPRD Supardi, Wakil Ketua Suwirpen dan Ust Irsyad Syafar, Jumat 3/1-2023 di Ruang sidang Khusus I.
“Kami tidak demo, kami menyamapaikan aspirasi secara elegan soal seleksi KI, yang kami tahu, Ketua DPRD tidak sekedar tanda tangan hasil saja,” ujar Nofrianto Ucok sebagai juru bicara pada hearing tersebut.
Sementara Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan nama nama komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar 2023-2027 yang beredar itu anggap saja kabar burung. Karna belum ada nama resmi yang diumumkan.
“Belun ada pengumunan resmi dari DPRD Sumbar, jadi anggap saja nama beredar itu kabar burung, forum hearing ini tidak perlu ada perdebatan, DPRD bekerja sesuai dengan regulasi dan Tatib DPRD sendiri,” kata Supardi
Diskusi berlangsung hangat dengan saling tanya jawab dengan ketua DPRD, beberapa pertanyaan dilontarkan oleh sejumlah awak media diantaranya,
Isa Kurniawan, Defri Mulyadi, Saribulih, Effendi dan Adrian Tuswandi.
“Kami ini pekerja beralaskan profesional, sehingga itu ketika hasil objektif kami tidak akan bergejolak, namun kalau penilaian objektif apalagi didasari karena bingitisasi,” kata Adrian Tuswandi.
Isa Kurniawan menekankan supaya komposisi KI Sumbar periode 2023-2027 proporsional antara incumbent dengan komisioner lainya.
Defri Mulyadi yang juga Ketua IJTI menekankan secara tidak tertulis dan sudah menjadi kebiasaan komposisi Komisioner itu harus ada unsur pers.
Saribulih minta pemilihan KI Sumbar harus transparan harus ada skornya.
Sedangkan Efendi menekan KI Sumbar mesti terus diback-up DPRD dan Pemprov Sumbar.
Supardi memastikan proses akan berasaskan transparansi dan mengacu kepada regulasi.
“Jangan ragukan DPRD soal ini,” ujarnya. (**r)
