Iwosumbar.com, Padang – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah (Pengda) Sumatra Barat (Sumbar) hari ini resmi menempati sekretariat baru di lantai dua EroTour Building jalan Juanda nomor 6 Padang.
Dalam merayakan Sekretariat baru IJTI Sumbar sekaligus menggelar diskusi publik bertemakan Merawat Jurnalisme Positif Pada Pemilu 2024.
Gelaran diskusi cukup menarik karena menghadirkan lima narasumber yang mumpuni terkait tema tersebut, yakni Prof Asrinaldi dari FISIP UNAND, Nofal Wiska (Ketua Komisi Informasi Sumbar), Sutrisno (Ketua KPID Sumbar) Iswaryani (KPU Sumbar) dan Muhammad Khadafi (Bawaslu Sumbar) di moderator langsung Ketua Pengda IJTI Sumbar Defri Mulyadi, Sabtu (28/1-2023)
Prof Asrinaldi pada paparan sesi tanya jawab mengatakan mengikis habis money politics adalah menegakan aturan.
“Sebenarnya menghapus praktek money politics itu gampang, yakni tegakan rule of law dan cerdaskan politik rakyat,” sebut Asrinaldi menjawab lugas pertanyaan dari Ketua PWI Sumbar Basril Basyir.
Pasalnya, pemilu adalah kontestasi, memenanginya semua pesertanya pasti belomba-lomba melakukan apa saja untuk memenangi konstestasi tersebut.
Padahal kata Prof Asrinaldi, lewat fakta survey ternyata tidak semua pemilih akan memilih orang yang kasih uang atau money politics.
“Jangan dikira ketika kasih uang si pemilih otomatis memilih yang memberi uang, fakta survey menegaskan tidak, bahkan prosentasenya kecil sekali,” ujarnya .
Komsioner Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menegaskan pemilu kekinian sebenarnya modal Caleg itu matrei dan pas foto.
“Soal yang lain sejak pemilu 2019 telah dibiayai oleh negara. Seperti alat peraga kampanye disediakan uang oleh negara. Juga mengakomodir media sebagai perusahaan juga dana iklannya dianggarkan negara lewat KPU,” ujar Khadafi.
Aktualnya, kata Khadafi
untuk praktek politik uang (money politics) tidak ada satu peluang pun melakukannya.
Sementara Izwaryani dari KPU Sumbar, menegaskan money politics tidak mudah membuktikanya, selain tidak boleh melakukannya.
“Dia ada karena tidak ada yang mau melaporkan, mestinya ada relawan yang mau mengawasi praktek ini dan berani melaporkan money politics itu ke Bawaslu,” Katanya.
Sedangkan Ketua Kl Sumbar Nofal Wiska lebih menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka lagi informasinya dalam melaksanakaan semua tahapan pemilu.
“Pesan penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus dipergencar, tidak ada salahnya melibatkan IJTI, ” ujar Nofal.
Peresmian Sekreatriat IJTI selain awak media dan anggota serta pengurus juga turut di hadiri Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Walikota Padang Hendri Septa serta Bupati Pasaman Beni Utama.
Sumbar semakin heboh ketika hadir Walikota Padang Panjang Fadly Amran, Walikota Padang Hendri Septa dan Bupati Pasaman Benny Utama. (**)
