Iwosumbar.com, Padang – Bergulirnya informasi tentang usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444H/2023M oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, menimbulkan tanggapan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi calon jemaah haji.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, Helmi memberikan sikap atas peristiwa yang sebenarnya tidak popular ini. Karena usulan ini menurut Helmi sudah melalui proses dan kajian yang matang oleh pemerintah.
“Secara prinsip tentunya kita mendukung setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Persoalan ini juga sudah memalui kajian yang tepat dan demi kemaslahatan bersama,” kata Helmi, Senin (24/1).
Helmi mengatakan, usulan tersebut sudah menjadi pilihan terbaik dan pertimbangan berbagai aspek, meskipun untuk saat ini usulan tersebut tidak begitu popular.
“Usulan perubahan biaya perjalanan ini sudah atas pertimbangan, memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji,” katanya.
Dikatakan Helmi, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji termasuk biaya perjalanan ibadah haji.
“Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini 70 persen dari usulan rata-rata Bipih yang mencapai Rp 98.893.909,11,” kata Kakanwil.
Menurutnya lagi, usulan tersebut merupakan langkah bijak yang diambil Menteri Agama untuk melindungan hak jutaan calon jemaah haji yang saat ini sudah menunggu natrian bertahun tahun lamanya.
“Pada dasarnya kenaikan biaya ibadah haji itu tidak terlalu signifikan. Namun nilai manfaat dari dana haji (subsidi)nya yang dikurangi. Sehingga persentasi pelunasan bagi jemaah haji mengalami kenaikan, ” ujarnya .
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, usulan Bipih 2023 hanya naik Rp514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).
Kepada masyarakat dan calon jemaah haji Sumatera Barat untuk tetap bersabar dan bijak dalam menyikapi setiap informasi. Karena akan banyak kesimpangsiuran berita yang beredar di media massa dan media sosial.
“Kita berharap ada kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berpihak kepada masyarakat, sehingga jemaah merasa nyaman, aman,” katanya. (R)
