Iwosumbar.com, Padang – Padang – Netralitas Jurnalis Dalam Pemilu 2024, tema diskusi dalam gelaran HUT 3 Tahun Jaringan Pemred Sumbar (JPS).
Jurnalis secara profesi hukumnya wajib netral.
“Kalau corporate perusahaan pers, negara sudah menyediakan anggaran untuk kampanye, uang untuk ini sudah dititip ke KPU, ini untuk menjaga corporate pers netralitas juga,” ujar Komisioner Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi pada Diskusi Netralitas Jurnalis dalam Pemilu 2024, Jumat (13/1-2023) di Kafe Kupi Batigo Padang.
Diskusi digelar dalam rangka Gebyar 3 Tahun Jaringan Pemred Sumbar (JPS) bertema Netralitas Jurnalis Dalam Pemilu 2024.
‘JPS harus menjadi pioner terkait netralitas jurnalis dan corporate media dalam Pemilu,” ujar Ketua IWO Sumbar, Khadafi.
Diskusi JPS mendatangkan empat narasumber dari KPU Iswaryarni, Polda Sumbar AKBP Zulkafde dan Akademisi UNAND Dr Hary Efendi Iskandar.
Leonardy Harmainy selaku Pembina JPS menjadi pembicara kunci pada diskusi menekankan sekali netralitas selanjutnya harus netralitas.
“JPS jangan menjadi pelanggar netralitas jurnalis pula di Pemilu 2024, patuhi seluruh aturan pemberitaan dan iklan pada Pemilu 2024 nanti,” ujar Leonardy.
Sementara itu Gubernur Sumbar hadir pada Gebyar 3 tahun, mengharapkan JPS menjadi kekuatan pemberitaan yang berimbang.
“Sajikanlah pemberitaan yang berimbang dan mematuhi kode etik jurnalis, JPS harus menjadi kekuatan dalam melawan informasi hoaks,” ujar Mahyeldi.
Sedangkan, Pembina JPS HM Nurnas menegaskan JPS dari sebuah forum silaturahmi kini tahun ketiga tetap eksis.
“Saya menjadi bagian dari JPS ini, karena di sini tidak ada eklusifisme, JPS ini selalu terdepan dalam bentuk lain selain pemberitaan, ” ujar HM Nurnas.
Anggota DPRD Sumbar ini juga ikut terlibat dalam aksi pembagian hand sanitzer dan sembako saat Pandemi mengungkung negeri.
Dr Hary Efendi dalam paparannya pers adalah kekuatan keempat dalam demokrasi.
“Jurnalis menjadi kekuatan sipil penting dalam mensiarkan Pemilu karena mau tidak. mau harus netral dalam profesinya. Berita media menjadi kunci sukses Pemilu 2024. Saya respek adanya JPS saat kekuatan sipil melemah, JPS hadir menyatakan sikap terhadap netralitas dalam pemilu,” ujar Dr Hary Efendi.
Jurnalis harus berpihak untuk cerdaskan pendidikan politik rakyat dan berpihak melawan poliitik uang dan berpihak melawan kekuatan pemodal yang ingin merecoki kenetralitasan profesi pers.
Iswaryarni ‘Adiak’ menekankan bahwa produk informasi dihasilkan KPU tanpa media pastilah pesan tidak sampai.
“Sehingga itu KPU Sumbar selaku menjadikan pers sebagai mitra strategis, selain KPU menyiapkan saran dan prasarana informasi teknologi seprti Silon dan website resmi KPU,” ujar Adiak.
AKBP Zulkafde mengatakan pers netralitas maka Polri punya tandem. untuk mengawal netralitas di pemilu.
“Netralitas Polri. penting, dan per netralitas sangat penting untuk menjaga tidak terjadinya. kegaduhan terhadap berita yang tidak valid sumbernya,” ujar AKBP Zulkafde.
Pada sesi tanya jawab cukup heboh, apalagi sanggahan Isa Kurniawan soal netralitas pers dan Irfendi Arbi sebut tentang money politc serta Eurda Negsih yang mengajak forum untuk membawa kearifan lokal sukseskan pemilu dan menjaga netralitas pers. (***)
