Iwosumbar.com, Padang -Jelang pelaksanaan Sensus Pertanian (ST2023) pada Mei 2023 nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah di Padang, Selasa (15/11). Diikuti pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kelurahan dan nagari, serta TNI-POLRI guna mensukseskan penyelenggaraan Sensus nanti.
ST2023 nantinya mendata seluruh pelaku usaha pertanian, baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan pertanian berbadan hukum. Adapun pendataan sensus yang dilakukan meliputi tujuh cakupan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian yang ada di Sumatera Barat.
Membuka Rakorda, Wagub Sumbar Audy Joinaldy mendukung pelaksanaan ST2023. Hal ini mengingat data pertanian inilah yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penentuan kebijakan daerah, guna menjawab isu-isu strategis tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, khususnya di Sumbar.
“Data sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Jadi ini harus didukung oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga TNI-Polri. Apapun nanti yang BPS perlukan insyaallah kami akan bantu, kita akan follow up selalu untuk suksesnya Sensus Pertanian,” ujar Wagub.
Sebagai provinsi dengan 22 persen PDRB dari sektor pertanian, Sumatera Barat sudah semestinya mengembangkan pertanian yang kuat.
Untuk mewujudkan hal tersebut kata Wagub, tentu harus didukung program dan kebijakan yang pas, dan untuk mendukung program serta kebijakan pas itu, salah satu yang paling dibutuhkan adalah data-data yang akurat.
“Sumbar barangkali salah satu provinsi dengan alokasi APBD terbesar di bidang pertanian. Jadi memang visi misi dan program unggulan kita rata-rata kesitu, sesuai dengan tema Rakorda ini, Mencatat Pertanian untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Menuju Sumatera Barat Madani,” kata Wagub.
Wagub Audy juga menyinggung Program Nagari Statistik yang dicanangkan Pemprov Sumbar dan BPS sebagai percontohan bagi program Desa Cinta Statistik Nasional pada 2021 lalu. Menurutnya dengan adanya Nagari Statistik, pemerintah dapat mengumpulkan data dari bawah secara akurat sebagai salah satu landasan kebijakan.
“Data yang baik itu bottom up, jadi nagari statistik itu harus di copy paste ke nagari-nagari lain untuk mengumpulkan data bottom up,” lanjutnya.
Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati menuturkan, pada ST2023 akan dilakukan perluasan cakupan unit statistik dan penggunaan moda pengumpulan data. Dengan tujuan agar Indikator yang dihasilkan dari sensus tersebut nantinya dapat mencakup antara lain indikator SDGs pertanian, petani gurem, petani milenial, urbanfarming, dan petani skala kecil sesuai standar Food and Agriculture Organisation (FAO), sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif pertanian hingga wilayah terkecil.
“Oleh karena itu, perlu dukungan kolaboratif seluruh stakeholder, terutama jajaran pemerintah daerah dan asosiasi pertanian dalam rangka persiapan ST2023 ini,” kata Herum.
Diketahui ST2023 merupakan sensus pertanian ke tujuh yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1963.
Usai pembukaan oleh Wakil Gubernur dan Kepala BPS Sumbar, Rakorda dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS RI Ihsaniruijal, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi, serta akademisi Fakultas Pertanian UNAND. (MC)
