Iwosumbar.com, Padang -Ratusan gabungan dari aliansi mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) cabang Sumatera Barat (Sumbar) mendatangi kantor DPRD Sumbar, dengan membakar ban Senin (31/10/2022).
Kedatangan mahasiswa ke DPRD Sumbar terkait dengan kepemimpinan presiden Jokowi dan wakil presiden Ma’aruf Amin. Mahasiswa menilai pasangan tersebut sudah tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan gagal.
Dalam orasinya mahasiswa gabungan BEM Sumbar meneriakkan untuk merevisi RUU KUHP dan omnibus law kembali yang dianggap masih cacat formil dan materil. Reformasi Polri. Dan buat pasangan presiden dan wakil presiden mereka memberikan rapor merah.
“Keputusan yang diambil pemerintahan Jokowi-Ma’ruf selama tiga tahun terakhir telah menindas rakyat,” kata salah satu orator.
Kegagalan tersebut diantaranya, terkait pengalokasian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai regulasinya, banyaknya antrean panjang yang terlihat hampir di seluruh SPBU di Sumbar.
“Kenaikan harga BBM murni dari kelalaian pemerintah karena tidak becus mengurus subsidi BBM tersebut. Kelalaian ini akhirnya berdampak ke masyarakat,” katanya.
Koordinator Daerah BEM SI Sumbar Muhammad Fajri mengatakan, tuntutan lain yang disampaikan terkait pengalokasian dana CSR digunakan untuk kepentingan politik.
“Bukan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan pengamatan kami CSR hari digunakan untuk kepentingan politik,” sebut dia.
Dikatakan, selama kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf memang jauh dari ekspetasi. Mereka melihat banyak terjadi arogan dari para pejabat dan ambisi hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat.
“Tegas dari kami mahasiswa memberikan rapor merah terhadap 3 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Salah satu arogansi adalah tidak satupun tuntutan kami di gubris oleh pemerintah,” tuturnya.
Begitu juga terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Fajri menilai pemerintah sangat jelas memaksakan kehendak, karena keadaan belum mampu untuk membuat negara baru.
Terakhir Orasi mahasiswa
meminta pemerintah untuk perkuat lembaga KPK. Sebab masih banyak koruptor yang berkeliaran. (**)
