IWOSUMBAR, PADANG -, PADANG – Dalam Gelaran Workshop Wartawan dalam mendukung sensus pertanian 2023 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati mengatakan, tanpa adanya data, semua akan kesulitan untuk mereview baik kondisi ekonomi, perkembangan serta pertumbuhannya.
Dikatakan, Tahun 2023 BPS Nasional akan melaksanakan Sensus Pertanian,yaitu mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan, dengan 7 cakupan yang dimulai tanggal 1 hingga 31 Mei.
Tujuan survei, menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur. Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian.
“7 cakupan dalam survei BPS 2023 antaralain Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, serta Jasa Pertanian,” jelasnya.
Siapa saja yang akan didata, yaitu seluruh pelaku usaha pertanian, baik perorangan, kelompok maupun perusahaan pertanian berbadan hukum.
Workshop bertema “Kalaborasi Statistik dan Jurnalis” dihadiri puluhan wartawan, digelar di Hotel Santika Padang menghadirkan narasumber dari Ahli Madya BPS, juga mendatangkan Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi. Kamis (6/10/2023).
Komisioner Ki Sumbar, Adrian Tuswandi , dalam pemaparannya menyampaikan pentingnya sebuah data yang akurat bagi seorang wartawan sebelum membuat sebuah berita. Apalagi penyampaikan statistik BPS yang tidak bisa dipahami oleh semua orang tanpa narasi pers yang disajikan.
“Sebuah berita fakta jika tanpa data A1 dari BPS. maka karya itu hambar, karya hebat jurnalis itu harus kuat dengan data pasti, sekaligus dengan data itu bisa menangkal penyebaran informasi hoaks,” ujar Adrian.
Adrian mengatakan data produksi BPS adalah data sangat penting dan tentunya akurat, peran jurnalislah yang menjajikan jadi menarik sebelum disajikan kepada masyarkaat.
“Hebat lagi data dikeluarkan BPS jika dirujuk pers maka dipastikan pers terhindar dari delik pers atau berita hoax, tapi bagi orang yang berkepentingan terutama mempertahankan kekuasaan misalnya pasti kejang-kejang ketika data angka kemiskinan dan pengangguran dirilis BPS,” pungkas Adrian Toaik. (**)
